7:56 pm - Wednesday December 13, 2017

Langkah Kemenkes dalam 1 Bulan Pelaksanaan JKN

IMG_6869JAKARTA – Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Bpjs Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagai respon dan langkah kebijakan atas permasalahan yang muncul di lapangan saat pelaksanaan satu bulan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Surat Edaran tersebut telah menjawab berbagai permasalahan, diantaranya bayi baru lahir dari peserta PBI secara otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk penyakit kronis, seperti HIV AIDS, Tuberkulosa, malaria, kusta masuk dalam kategori penyakit yang menggunakan obat program pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

 

Pengaturan lain yaitu dalam keadaan kedaruratan medik tidak membutuhkan surat rujukan. Surat dibutuhkan untuk pertama kali pengobatan ke fasyankes tingkat lanjutan dan selanjutnya selama masih dalam perawatan dan belum di rujuk balik ke fasyankes tingkat pertama tidak dibutuhkan lagi surat rujukan. Dokter yang menangani memberi surat keterangan masih dalam perawatan.

 

Dalam segi kepesertaan diperkirakan mencapai 116,3 juta jiwa dengan target 121,6 juta jiwa termasuk peserta mandiri/baru. Bagi penghuni panti, Lapas/Rutan, Anak terlantar, Gelandangan dan pengemis, Jampersal, Jamperthal, Kementerian Kesehatan sudah mengajukan anggaran 400 milyar kepada Kementerian Keuangan namun hingga saat ini belum disetujui. Oleh karena itu, bila masih ada peserta miskin yang belum menjadi anggota Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka tanggung jawab daerah melalui Jamkesda.askes

 

Memperhatikan keluhan terhadap tarif INA CBGs, Kementerian Kesehatan melakukan perbaikan terhadap tarif INA CBGs dan sosialisasi kepada RS dan tenaga medis di seluruh Indonesia.

 

”Pelaksanaan JKN memang masih memerlukan perbaikan-perbaikan yang akan diusahakan akhir Maret bisa diselesaikan secara bertahap dan evaluasi dilaksanakan enam bulan ke depan oleh Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Sekaligus masalah sosialisasi didalamnya,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS saat temu media (3/2) di Kemenkes.

 

Diakui masih ada masyarakat yang belum memahami JKN, terutama mekanisme sistem rujukan berjenjang dan rujuk balik. Untuk itu Kementerian Kesehatan mengajak lintas sektor bersama-sama melakukan sosialisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

**Berita ini disiarkan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon 021-5277734 atau alamat e-mail : humasbuk@kemkes.go.id dan humas.buk@gmail.com.

1,404 total views, 2 views today

Filed in: JKN

No comments yet.

Leave a Reply

banner-HIV.png
banner-demam-berdarah.png